Mengenal Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan)

Salah satu Tugas Pokok dan Fungsi dibentuknya KTP Lebak adalah mendorong pemerintahan yang partisipatif dalam menyerap aspirasi masyarakat. KTP Lebak kemudian melakukan berbagai langkah kebijakan guna mendorong revitalisasi pelaksanaan Musrenbang dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melalui penerbitan Perbup No. 2 tahun 2008 tentang Tatacara Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Lebak. KTP Lebak turut serta aktif dalam proses pengawasan dan Evaluasi Musrenbang mulai dari tingkat Desa (dengan memberdayakan Relawan Pusat Informasi Warga yang telah dibentuk) hingga Musrenbang tingkat Kabupaten.

Musrenbang adalah Forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran yang berjalan yang sesuai dengan level tingkatannya. Fungsi dilaksanakannya Musrenbang adalah untuk menghasilkan kesepakatan-kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan rencana kerja pemerintah dan rancangan kerja pemerintah daerah, yang menitik beratkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kerja antar kementrian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan antar daerah.

Tujuan Musrenbang adalah :

• Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan yang sesuai dengan tingkatan dibawahnya
• Menetapkan kegiatan yang dibiayai melalui APBD maupun sumber pendanaan lainnya

Berikut ini penjelasan Sekilas Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang:

Tahapan Persiapan :

• Kepala Desa menetapkan Tim Fasilitator Musrenbang Desa yang terdiri dari BPD, aparat pemerintahan. Masyarakat yang terdiri RT/RW, Kelompok – kelompok yang ada dimasyarakat.
• Kepala desa menetapkan tim penyelenggara Musrenbang desa
• Tim musrenbang melaksanakan musrenbang

Tahapan Pelaksanaan Musrenbang :

• Pendaftaran Peserta
• Pemaparan Camat tentang prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan yang bersangkutan.
• Pemaparan Camat / masyarakat terhadap perkembangan penggunaan anggaran tahun sebelumnya dalam pembangunan desa.
• Pemaparan Kepala Desa tentang prioritas kegiatan untuk tahun berikutnya.
• Penjelasan kepala desa tentang perkiraan jumlah alokasi dan yang dibutuhkan untuk tahun berikutnya.

Pemaparan masalah utama yang dihadapi masyarakat yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat:

• Pembahasan dan penetapan prioritas kegiatan
• Pemisahan kegiatan berdasarkan
• Perumusan kriteria untuk menyusun kegiatan prioritas
• Pemilihan dan penetapan perwakilan masyarakat untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan
• Penandatangan berita acara Musrenbang oleh Kepada desa, Camat, Perwakilan Masyarakat dan BPD

Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan Terdiri dari:

• Ketua RT/RW
• Kepala Dusun
• Tokoh Agama
• Ketua Adat
• Wakil Kelompok Perempuan
• Wakil Kelompok Pemuda
• Ormas
• Kelompok Tani / Nelayan
• Komite Sekolah, Dll.
• Nara Sumber Musrenbang Desa/Kelurahan:
• Camat
• Kepala Desa
• Badan Perwakilan Desa (BPD)
• Kepala Sekolah
• Kepala Puskesmas
• Tim Independen (LSM) yang bekerja di desa yang bersangkutan

Tahapan Penyusunan dan Pembahasan Anggaran

1. Musrenbang Tk. Kelurahan (Januari-Februari)

• RT, RW, Tomas, Dekel, dan Aparat Kelurahan,
• membahas program yang dibutuhkan di wilayah kelurahan

2. Musrenbang Tk. Kecamatan (Februari- Maret)

• Para Lurah dan Muspika,
• Membahas program prioritas yang terpilih yang diajukan Tk. Kelurahan

3. Musrenbang Tk. Kabupaten/Kota (Maret-April)

• Peserta : Lurah, Camat, Dinas, Bappeda, Stakeholder lainnya
• Hasil : DUP (Daftar Usulan Proyek) untuk anggaran pembangunan
• DUK (Daftar Usulan Kegiatan) untuk anggaran rutin

4. Rapat Koordinasi Pusat (RKP) Thn 2008 pada akhir bulan Februari 2007.

• Peserta : Mentreri, Gubernur, Lembaga Pemerintahan Non-Departement
• Hasil : Rancangan Pembangunan Nasional. Rancangan Kebijakan-Kebijakan Merumuskan Lembaga Donor dari Luar Negeri

5. Musrenbang Provinsi (April).

• Peserta : Muspida Kab/Kota, Bupati, Bappeda, Wakil Kementrian Negara PPN/Bappenas.
• Hasil : Merancang Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

6. Musrenbang Nasional (Akhir April 2007).

• Peserta : Menteri, Gubernur, Kepala Bappeda Provinsi.
• Hasil : Merancang dan Merumuskan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN).

7. Penyiapan dan Penyempurnaan Draft APBD (September).

• Pihak yang terlibat adalah Bappeda, Biro Keuangan, dan Dinas-dinas

8. Pertemuan Pendahuluan Pemda + DPRD (Pamus).

• Dilaksanakan pada bulan Oktober.
• Hasil : Jadwal Pembahasan dan Penetapan Raperda APBD.

9. Pembahasan di DPRD (November – Desember)

• Rapat Panggar dengan Pemda, Membahas Pra Rancangan APBD.
• Inventarisasi Permasalahan dan Aspirasi Serta Evaluasi Pelaksanaan Tahun.
• Rapat Paripurna I : Penyampaian Raperda APBD oleh Gubernur.
• Rapat Fraksi-Fraksi : Persiapan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.
• Rapat Paripurna Dewan II : Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi.
• Rapat Intern Komisi : Penyiapan Daftar Pertanyaan Terhadap RAPBD.
• Rapat Paripurna Dewan III : Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi.
• Rapat Kerja Komisi dengan Pemda.
• Rapat Intern Komisi-Komisi : Penyusunan Hasil Perubahan dengan Mitra Kerja (Pemda dan Dinas-Dinas)
• Rapat Paripurna Dewan IV : Penyampaian Hasil Pembahasan Ditingkat Komisi.
• Rapat Tim Perumusan (DPRD + Eksekutif) : Inventarisasi dan Perumusan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi.
• Rapat Paripurna Dewan V : Kata ahir Fraksi dan Penetapan Perda APBD.

10. Pengundangan dan Pemberlakuan Perda APBD (Januari s/d Desember).

11. Perubahan Anggaran (Juli – September Tahun Berikutnya).

12. Penyampaian LKPJ (laporan Keterangan Pertanggung Jawaban). Bulan Juni

(Disadur dari berbagai referensi)